Linda Sari
Payakumbuh — Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar rapat koordinasi (Rakor) untuk evaluasi kinerja program penanggulangan kemiskinan tahun 2024. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Payakumbuh.
Rakor berlangsung di Aula Pertemuan Randang, lantai II Kantor Wali Kota Payakumbuh, Selasa (18/11/2024). Selain evaluasi, Rakor juga membahas Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan tahun 2025. Acara dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wal Asri, mewakili Sekretaris Daerah, dan dimoderatori oleh Kepala Bappeda, Yasrizal.
Dalam sambutannya, Wal Asri menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam upaya mengentaskan kemiskinan. "Kami berharap Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dapat bekerja sama membantu saudara-saudara kita yang masih belum mampu secara ekonomi, " ujarnya.
Ia menambahkan, strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari output, tetapi juga dari outcome yang nyata dirasakan masyarakat.
Kepala Bappeda, Yasrizal, memaparkan data penanggulangan kemiskinan Kota Payakumbuh. "Tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari 5, 44 persen pada tahun 2023 menjadi 5, 19 persen pada tahun 2024. Tahun sebelumnya, Payakumbuh tercatat sebagai kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat, namun pada 2024, posisi tersebut ditempati oleh Kota Padang Panjang, " jelas Yasrizal.
Yasrizal juga menekankan pentingnya pendekatan konvergensi dalam pengentasan kemiskinan, mengingat kemiskinan adalah masalah multidimensi. Strategi ini, menurutnya, harus melibatkan berbagai sektor, terutama dalam peningkatan pendapatan masyarakat, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Setelah pembukaan oleh Plt. Asisten II dan pemaparan data oleh Kepala Bappeda, Rakor dilanjutkan dengan diskusi panel. Diskusi ini bertujuan untuk menyinkronkan data, informasi, serta pelaksanaan program yang efektif dan efisien, guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh.( **).
JIS Sumbar 
Updates. 
